Tag Pariwisata, Karawang- Para ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) seluruh Indonesia menyatakan keberatan atas apa yang dilakukan Anggota DPR Andre Rosiade yang baru-baru ini viral. Penggerebekan tanpa koordinasi dengan hotel dengan membawa media tidak dibenarkan. Hal tersebut menimbulkan asumsi dan generalisas bahwa hotel di Padang melakukan kegiatan prostitusi.
“Kami khawatir langkah seperti ini akan dilakukan pejabat lain di daerah. Jangan-jangan di daerah banyak anggota DPR melakukan hal yang sama. Dan ini akan menimbulkan suasana tidak kondusif dan berdampak pada pariwisata,” jelas Anggiat Sinaga, ketua PHRI Sulawesi Selatan pada kesempatan Munas PHRI Selasa, (10/2) di Karawang.
Anggiat berharap MKD dapat memproses lanjut apa yang dilakukan Andre karena masuk pelanggaran kode etik anggota dewan.
“Bila perlu CCTV dibuka agar dicocokan bukti sejelas-jelasnya apakah benar yang diungkapkan Andre, apakah saat itu penggerebekan dilakukan aparat atau dilakukan sendiri demi rekayasa untuk mencari sensasi di atas kepentingan politik,” tambah Anggiat.
Seharusnya kasus prostusi online diserahkan pada aparat, jangan melangkah sendiri. “Perhatikan lah bahwa hotel merupakan tempat orang beristirahat, bahkan rumah bagi traveler. Di sisi lain pengusaha juga memerlukan ketenangan dalam berusaha,” katanya lagi.
Apapun yang dilakukan semua harus berkoordinasi apalagi di hotel jangan masuk langsung dan membawa media. Kalau itu skenario sampaikan skenario. Jangan membuat heboh yang dampaknya nasional.
Sementara itu ketua PHRI Gorontalo menyesalkan justru etika anggota dewan pembuat undang undang malah meresahkan. Apa yang dilakukan Andre Rosiade akan membentuk opini seolah banyak prostitusi di hotel.
“Harusnya ada koordinasi karena penggerebekan dengan membawa media tanpa ijin di fasilitas seperti hotel tidak dibenarkan. Kami saja mengoperasikan hotel ada proses perijinan. Dengan aparat pun kami berkordinasi melalui direktur pengamanan obyek vital,” tutup Hidayat.***
Leave a Reply