Program Kerja ASITA Tetap Berjalan,Tidak Ada Dualisme Dalam Organisasi

Tag Pariwisata, Jakarta – Program kerja Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) tetap berjalan dan performa kerja tidak terpengaruh di tengah masalah internal yang tengah dihadapi asosiasi. Dewan Pengurus Daerah (DPD) bekerja seperti biasa dan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dinas-dinas pariwisata di daerahnya masing-masing tidak terhenti.

Dikutip dari siaran pers (5/10/2020), DPP ASITA menegaskan, tidak ada dualisme di dalam tubuh organisasi.

“Saat ini mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pandemi Covid-19, yang sedang dihadapi oleh semua usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan,tidak hanya di seluruh Indonesia tetapi juga di seluruh dunia,” ujar Ketua Umum ASITA N.Rusmiati.

Ketua Umum ASITA juga berharap, seluruh biro perjalanan wisata dan agen perjalanan di seluruh Indonesia dapat bersatu di masa krisis seperti saat ini.

Kronologis isu dua akta pendirian

­

ASITA didirikan pada 7 Januari 1971. Akta organisasi kemudian dibuatkan dengan Akta No.170 di hadapan Notaris Jakarta Raden Soeratman pada 15 Maret 1975. Namun pada saat itu, akta tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham). Kemudian, dengan mengikuti peraturan terbaru, akhirnya dilakukan penegasan/pengukuhan berdasarkan Akta No.30 yang dibuat oleh Notaris Bekasi Khanief, S.H., M.Kn. pada 28 Desember 2016. Akta No.30 tahun 2016 langsung didaftarkan untuk kemudian disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-0081650.AH.0107.Tahun 2016.

Kepengurusan ASITA pada periode sebelumnya melegalisasikan Akta 170 tahun 1975 yang belum memiliki pendaftaran dalam Sisminbakum Kemenkumham dengan mengikuti proses dan format kenotariatan yang dilakukan dan diarahkan oleh Notaris dengan produk hukum berupa Akta 30 tahun 2016. Akta tersebut merupakan akta pengukuhan/penegasan dari akta-akta sebelumnya termasuk Akta 170. DPP ASITA melalui kuasa hukumnya menegaskan kembali bahwa Akta 170 tahun 1975 dan Akta 30 tahun 2016 saling melengkapi dan tidak ada dua akta pendirian organisasi yang terpisah.***(oleh Yun Damayant

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*