Tingkatkan Kualitas SDM Kemenparekraf Akan Dampingi UKM di Labuan Bajo

Satu bagian dari Labuan Bajo yang membuat wilayah ini layak menjadi destinasi super prioritas.(TP/Ist)

Tag Pariwisata, Labuan Bajo– Mulai Maret-November 2020,  Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) bersama Kemenparekraf dan Kementerian Koperasi dan UKM, akan fokus mempersiapkan SDM kepariwisataan. Bentuk programnya melalui pelatihan dan pendampingan kepada sekitar 230 UKM yang ada di Labuan Bajo.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Koordinasi antara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Sebagai satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus berbenah, salah satunya dengan memperkuat sinergitas antar para pemangku kepentingan terkait.

Langkah sinergitas tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi antara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat. BOPLBF, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, menginisiasi rakor tersebut sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina

Sinergi keseluruhan perangkat daerah tersebut, kata Shana, diyakini akan memberi kekuatan dan dorongan yang sangat besar untuk mewujudkan semua arahan Presiden Joko Widodo, demi tercapainya cita-cita dan harapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Premium.

“Tahun 2020 ini menjadi momentum berharga untuk pembangunan pariwisata Labuan Bajo yang tidak boleh kita lewatkan. Apalagi dengan perhatian dan dukungan pemerintah pusat yang begitu besar saat ini bagi Labuan Bajo harus kita respon dengan semangat membangun pariwisata berkelanjutan”, ungkap Shana, seusai Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (6/2/2020)

Shana memastikan 7 arahan Presiden Joko Widodo terimplementasi dengan baik di lapangan. Karena itu, peran koordinasi yang diemban BOPLBF akan semakin dimaksimalkan dan diintensifkan, melalui sinergi bersama segenap perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat seperti yang dilakukan dalam rakor kali ini.

Dalam kunjungan kerja pada 21 Januari lalu, BOPLBF mencatat ada 7 arahan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Ke-7 arahan tersebut a.l: pertama, penataan kawasan secara terintegrasi, baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan. Kedua, pembangunan Infrastruktur, yaitu dengan segera membangun runway dan terminal bandara Komodo pada awal 2020.

Ketiga, menyiapkan SDM dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM masyarakat lokal. Keempat, pengelolaan sampah. Kelima, pengadaan air baku. Keenam, promosi pariwisata melalui kegiatan promosi besar-besaran. Terakhir, ketujuh yakni keamanan wisatawan melalui penguatan Organisasi Perangkat Derah (OPD) yang berkaitan dengan keamanan para wisatawan.

Menindaklanjuti ke-7 arahan Presiden Jokowi di atas dan arahan presiden saat melakukan kunjungan kerja Juli 2019, rakor kali ini juga sekaligus untuk menginformasikan dan melaporkan apa-apa saja yang sudah dilakukan BOPLBF, sebagai impelementasi saat kunjungan pertama Presiden Joko Widodo.

“Rakor kali ini sekaligus untuk mengkosolidasikan apa-apa saja yang harus disiapkan bersama oleh BOPLBF, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo tahun ini,” ujar Shana.

Sejak Juli 2019, Labuan Bajo menyandang status sebagai Destinasi Wisata Premium, yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Premium. Menyandang status sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas dan Destinasi Super Premium, menurut Shana, bukanlah hal mudah bagi Manggarai Barat yang baru akan memasuki usia 17 tahun pada 25 Februari 2020. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

“Kami telah menyusun program kerja yang semuanya disesuaikan arahan Presiden Jokowi, antara lain terkait penataan kawasan dan penguatan kapasitas SDM. Penataan kawasan menjadi salah satu perhatian utama BOPLBF, seperti kawasan Kampung Air.”

Mulai Maret-November 2020, BOPLBF bersinergi bersama Kemenparekraf dan Kementerian Koperasi dan UKM, akan fokus mempersiapkan SDM kepariwisataan. Bentuk programnya melalui pelatihan dan pendampingan kepada sekitar 230 UKM yang ada di Labuan Bajo

Selain itu, BOPLBF juga mencari peluang pasar bagi hasil produksi melalui sinergi dengan para stakeholder yang ada di Labuan Bajo. BOPLBF juga menjalin koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 22 Januari 2020.

“Semua bersepakat ke depannya akan membangun kantor bersama guna memperkuat mitigasi bencana Labuan Bajo, guna menjamin keamanan para wisatawan. Penguatan mitigasi bencana ini juga memberi manfaat bagi masyarakat Labuan Bajo sendiri,” jelas Shana.

BOPLBF, sesuai dengan landasan yuridis pembentukannya yaitu Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada tahun 2019, mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.***

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*